 |
BINJAILANGKATTODAY.COM/Binjai
Acara retreat Kepala Daerah yang diikuti oleh sekitar 493 kepala daerah se-Indonesia secara resmi ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto, Jum'at (28/2/2025). Selanjutnya, kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota akan kembali pulang dan bekerja memimpin daerah masing-masing untuk lima tahun ke depan.
Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) Muhri Fauzi Hafiz SE MA mengatakan, pelaksanaan kegiatan retreat kepala daerah merupakan kegiatan positif yang bernilai urgensi, karena, langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Pastinya dengan semangat kepemimpinan nasional yang baru dibawah Presiden Prabowo Subianto sekarang, acara retreat kepala daerah itu bernilai urgensi. Karena, latar belakang para kepala daerah yang terpilih tidak sama, lalu, ada percepatan yang harus dikejar untuk pencapaian program nasional yang akan dikerjakan di daerah, maka, kegiatan itu bernilai urgensi," ujar Muhri Fauzi Hafiz yang juga pernah menjadi Wakil Ketua TKD Prabowo Gibran Sumatera Utara, kepada wartawan di Binjai, Minggu (2/3/2025).
Oleh karena itu, Muhri Fauzi Hafiz berharap apa yang telah disepakati juga menjadi komitmen bersama pada saat pelaksanaan kegiatan retreat kepala daerah tersebut dapat diimplementasikan oleh para kepala daerah yang akan bertugas penuh mulai hari ini di tempat masing-masing.
"Ya, jangan sampai acara retreat kepala daerah yang digadang oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian kepemimpinannya untuk menuju Indonesia Emas 2045 menjadi sia-sia, hanya karena para kepala daerah tidak bisa menahan diri dari godaan "tarif," jual beli jabatan yang menggoda saat awal memimpin ini," tegas Muhri Fauzi Hafiz.
Menurut Muhri Fauzi Hafiz, bahwa dirinya mengambil contoh soal jual beli jabatan eselon II, III dan mungkin jabatan Kepala Sekolah, karena hampir menjadi rahasia umum, peristiwa ini terjadi terus-menerus saat diawal kepemimpinan kepala daerah dimulai.
" Meskipun, jika kita mengikuti informasi soal kegiatan OTT lembaga KPK RI terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) jual beli jabatan dilingkungan pemerintah daerah, terus dilakukan. Tetapi, TPK Jual Beli Jabatan ini tidak mengalami tren menurun, bahkan diantara banyaknya daerah yang alami Defisit Keuangan (APBD), TPK Jual Beli Jabatan ini seperti solusi dapatkan uang cepat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, " ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa hasil Retreat akan menjadi Nol Besar jika tetap ada transaksi jual-beli jabatan.
"Semoga hal ini tidak terjadi disini, dan semua kepala daerah menjaga kepercayaan yang sudah diberikan rakyat melalui presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan nilai-nilai terbaik acara retreat kepala daerah tersebut dengan tidak melakukan jual beli jabatan eselon II, III dan jabatan lainnya, hati-hati dengan OTT lembaga KPK RI," ujar Muhri Fauzi Hafiz mengakhiri. (Lok)
0 Komentar